Kebijakan PSSI di Antara Drama Marko Simic Vs Persija Jakarta

APPI menjelaskan kronologi perselisihan Marko Simic dengan Persija Jakarta. Itu dikarenakan pembatasan nilai upah maksimal 25 persen saat Liga 1 2020 oleh PSSI.

Kebijakan PSSI tersebut tertuang di dalam berbagai Surat Keputusan (SK), yang salah satunya SKEP69. SK itu diterbitkan PSSI pada November 2020, saat kompetisi Liga 1 tak kunjung dilanjutkan lantaran tak mendapat izin penyelenggaraan dari pemerintah.

Mayoritas pemain pun dipertahankan klub dengan addendum (penyesuaian) kontrak. Sebab PSSI masih mengupayakan Liga 1 2020 untuk tetap dilanjut. Tapi sampai akhir tahun, Liga 1 tak kunjung lanjut dan akhirnya dihentikan.

Pada perjalanannya, kebijakan ini menjadi bola salju yang masalahnya masih berlanjut hingga kini. Muncul beberapa keluhan seperti Marc Klok yang tak puas gajinya dipotong Persija.

Ada juga kasus Alex Goncalves yang melaporkan Tira Persikabo ke Dispute Resolution Chamber (DRC) FIFA. Kasusnya kemudian dimenangi DRC FIFA sehingga Tira Persikabo wajib membayar penuh gaji Alex.

Setelah kasus Alex, kini giliran Marko Simic yang punya masalah serupa. Simic kemudian memutuskan mengakhiri kontraknya bersama Persija yang sebenarnya masih tersisa sampai akhir musim Liga 1 2022/2023.

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) pun angkat bicara. Mereka menyebut bahwa perselisihan-perselisihan itu adalah imbas dari kebijakan PSSI yang dari awal memang sudah dinilai bermasalah.

Dinilai APPI, kebijakan PSSI bagai angin segar bagi klub-klub. Karena merasa sudah menjadi ketetapan federasi, banyak klub yang main potong sepihak gaji pemainnya tanpa melakukan komunikasi atau tanpa prosedur.

“Yang kami tangkap, addendumnya ada dispute (perselisihan). Dari sisi pemain mereka keberatan, ‘kok cuma dibayar 25 persen’? Sementara klub merasa itu sudah porsinya,” kata perwakilan APPI Riyandi Ramadhana dalam diskusi bersama PSSI Pers di Space Twitter, Rabu (27/4/2022).

“Dalam kasus Alex, toh teman-temannya di Brasil juga kena pemotongan nilai gaji. Tapi memang masalah komunikasinya harus baik, kalau menurut Alex. Sementara dia tak pernah merasa tanda tangan addendum. Dia akhirnya menang (tuntutan di DRC FIFA) agar Tira Persikabo membayar penuh,” ujarnya.

APPI sebenarnya sudah mewanti-wanti PSSI saat hendak mengeluarkan SK tersebut. Sayangnya APPI juga tidak pernah dilibatkan PSSI dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan nasib pemain.

Andai dilibatkan, APPI tentunya akan memberikan saran-saran agar PSSI tidak mengambil keputusan yang di kemudian hari bakal menjadi masalah. Seperti dugaan APPI, kebijakan PSSI ini akhirnya memunculkan perselisihan-perselisihan antara pemain dan klub.

“PSSI ini posisinya menjadi corong, lebih menguntungkan klub. Seharusnya menjadi pihak yang netral untuk mengatur semua tertata rapi agar tak ada yang dirugikan. Tiba-tiba memutuskan pemotongan gaji dengan nilai 25 persen, itu kan nggak menguntungkan pemain. Dasar pemikirannya apa?” tutur Legal APPI Riza Hufaida.

“Setelah kompetisi (Liga 1 2021/2022) berjalan, kami juga pernah ke PSSI dan menyinggung SK mereka. ‘Nah kan jadi masalah begini’. Tetapi PSSI tetap no respons saat itu,” ucap Riyandi menimpali.

Dijelaskan Riza, kasus Klok, Alex, dan Simic, itu yang muncul ke permukaan. Di luar itu, sebenarnya ada banyak kasus lainnya yang tidak terekspos.

Banyak juga pemain lokal yang melaporkan keluhannya ke APPI soal haknya yang dipotong sepihak. Bedanya, kebanyakan pemain lokal tak seperti pemain asing yang bicara di ruang publik.

“Pemain lokal banyak juga yang tidak puas saat klub memotong secara sepihak membayar gaji 10-25 persen. Mereka melaporkan ke APPI, lalu APPI somasi ke klub. Saat tidak ketemu, maka berlanjut ke NDRC,” ujar Riza.

“Banyak kasus yang terjadi terkait SK PSSI. Bukan cuma pemain asing, pemain lokal juga banyak yang melakukan seperti Alex. Jalurnya beda, kalau lokal ke NDRC,” ucapnya.

Dengan berbagai kasus yang ada, tak menutup kemungkinan akan ada Simic-Simic lainnya yang kemudian ikut muncul karena merasa tak puas. APPI menegaskan pemotongan adalah hal yang wajar di masa pandemi COVID-19, tapi harus dilakukan dengan proses yang benar.

“Kami di APPI selalu meminta pemain untuk menyelesaikan dulu dengan klub. Siapa tahu lapor ke manajer jadi ada titik temu. Kalau tak ada, kami kirim surat, tapi konfirmasi dulu. Bukan langsung kasih somasi. Ada klub yang menjawab, tapi banyak juga yang nggak menjawab,” ucap Riza.

“Sebenarnya mau membayar 5 persen pun boleh, selama ada kesepakatan antara pemain dan klub. Jangan sepihak. Jangan tak ada pemberitahuan, main dipotong saja. Ada pemain gaji ratusan juta, ada juga yang Rp 5-10 juta. Nggak fair kalau dipotong sama rata. Dari sisi hukum negara dan ketenagakerjaan itu salah,” tegasnya.