Demi Pemerataan Kesejahteraan Pesepak Bola, APPI Dorong Pemain Liga 3 Jadi Profesional

(Asosiasi Pesepak Bola Profesional ) saat ini tengah berupaya agar seluruh pesepak bola di Tanah Air mendapatkan jaminan sosial yaitu BPJS.

Bekerja sama dengan pemerintah melalui Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan), upaya APPI sudah mendapatkan sinyal bagus dari sejumlah klub.

Hal ini juga didukung oleh dan PSSI sehingga perlindungan kesehatan dan kesejahteraan pemain lebih terjamin.

Bahkan, PT LIB merencanakan keanggotaan BPJS pemain sebagai syarat yang harus dipenuhi klub pada musim ke depan.

Namun, fokus APPI dan Kemnaker saat ini masih di lingkup di dan .

Adapun sebanyak 16 dari 18 klub Liga 1 sudah sepakat untuk mendaftarkan pemainnya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, beberapa klub di Liga 2 juga sudah mengikuti langkah tersebut.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan membuat pemain mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.

Akan tetapi, jaminan sosial masih belum menyentuh para pemain di klub Liga 3.

Hal ini dikarenakan para pemain Liga 3 bekerja tanpa kontrak profesional sehingga dinilai masih di level amatir.

Para pesepak bola sendiri dinyatakan sebagai profesional jika terikat kontrak dengan klub, sebagaimana regulasi .

Regulasi FIFA ini berbeda dengan Kemnaker yang menjadikan ukuran upah, perintah, dan pekerjaan untuk menyatakan seorang profesional atu pekerja.

“Kami pernah mempertanyakan hal ini (status profesional pemain) kepada perwakilan FIFA ketika launching NRDC,” kata Legal APPI, Jannes Silitonga, dalam jumpa pers di kawasaan Blok M, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri Kompas.com, Senin (22/11/2021).

“Atlet yang disebut amatir dan profesional itu perbedaannya adalah pada kontrak pemain.”

“Pada saat pemain tersebut membuat kontrak dengan klubnya, itu sudah disebut profesional.”

“Kenapa? Karena dengan adanya kontrak, sengketa bisa diproses secara keolahragaan lewat NDRC.”

“Kalau tidak ada kontrak, maka tidak bisa diproses karena tidak dalam level profesional atau masih amatir,” katanya menjelaskan.

Adapun faktor yang membuat para pemain Liga 3 bekerja tanpa kontrak adalah kompetisi yang berjalan singkat.

Meski fokus jaminan sosial masih di Liga 1 dan Liga 2, APPI bertekad melakukan pemerataan untuk semua pemain, dalam hal ini menyangkut pemain Liga 3.

APPI sendiri tengah berupaya melakukan pendekatan ke klub Liga 3. Sebab, mereka menilai para pemain Liga 3 merupakan profesional, meski kompetisi berjalan singkat.

APPI menilai pemain-pemain Liga 3 merupakan profesional karena mereka tampil di turnamen kompetitif dan berjenjang (promosi ke Liga 2).

“Tapi, kami sedang sosialisasi ke Liga 3 dengan mewajibkan pakai kontrak pemain, meski hanya satu atau dua bulan.”

“Karena seperti yang dikatakan Kemnaker, upah, perintah, dan pekerjaan adalah syarat untuk dinyatakan sebagai profesional atau pekerja.”

“Kalau tak memakai kontrak, nanti penafsirannya bisa berbeda,” tutur Jannes Silitonga.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Huda yang turut hadir di jumpa pers via daring juga menegaskan prioritas pemerintah, yakni jaminan untuk pemain profesional.

Namun, pemerintah saat ini juga tengah berupaya memberikan jaminan sosial untuk pemain amatir.

“Saat ini, pemerintah baru mendorong jaminan sosial olahragawan yang profesional. Untuk amatir, masih dalam pertimbangan, tetapi kami upayakan,” ujar Syaiful Huda.

“Sehingga, yang amatir mendapat perlakuan yang sama meski dengan porsi berbeda,” tuturnya menjelaskan.

Berita Terkait

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.