Piala Dunia U-20 2021 Batal, Jadi Kesempatan Indonesia Unjuk Gigi pada Gelaran 2023

Batalnya 2021 menjadi kesempatan untuk unjuk gigi pada gelaran 2023.

telah membatalkan dan sebagai gantinya Indonesia menjadi tuan rumah edisi 2023.

Keputusan tersebut bisa berdampak positif, sebab Indonesia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk persiapan.

Persiapan yang sudah dimulai, bisa lebih dimatangkan untuk menuai hasil lebih baik di .

Pasca pengumuman pembatalan FIFA, berbagai pihak pemerintah memang terus bergerak dalam hal persiapan.

Juga bersama pihak-pihak lain seperti , termasuk program yang terus berjalan.

Seperti diyakini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Keputusan FIFA menunda Piala Dunia U-20 di Indonesia dari 2021 ke 2023 akan membuat persiapan semakin matang.

Ia pun memastikan pemerintah pusat dan daerah akan terus melakukan persiapan infrastruktur stadion dan lapangan latihan.

“Para menteri, kepala daerah, dan juga pihak-pihak terkait seperti PSSI dan dinas olahraga provinsi yang menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-20 telah sepakat,” katanya.

“Dan berkomitmen akan terus melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya, dan tentu semakin dimatangkan,” ia menambahkan, dilansir dari Antara.

Penandatanganan MoU sekaligus menandai pelaksanaan renovasi sarana-prasarana yang meliputi stadion dan lapangan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021 di Indonesia yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kementerian PUPR dan kontraktor, 6 November 2021. Dok. Kemenpora

Muhadjir menambahkan, dengan keputusan penundaan tersebut maka realokasi anggaran pun menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Ketentuan terkait realokasi anggaran akan disiapkan melalui penyempurnaan regulasi Inpres Nomor 8 tahun 2020, tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021.

Juga Keppres Nomor 9 tahun 2020, tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021.

Sedangkan anggaran pemeliharaan infrastruktur dan stadion, nantinya akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Yakni selama satu tahun ke depan atau hingga Desember 2021. Sedangkan mulai Januari 2022, anggaran pemeliharaan akan jadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.

Berita Terkait