Analisis Mohamad Kusnaeni Soal Penundaan Liga 1 2020: Kelihatan, Manajemen Krisis PSSI-LIB Tak Siap

Muncul beragam respons atas keputusan PSSI menunda kembali gelaran kompetisi sepakbola dalam negeri Liga 1 dan Liga 2 2020.

Sedianya, kompetisi akan dilanjutan pada 1 Oktober 2020.

Namun, pelaksanaan kompetisi Liga 1 diundur lagi datu bulan ke depan.

Keputusan ini diambil PSSI setelah tidak mendapat izin menggelar acara dari pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Kasus Covid-19 di Tanah Air hingga kini belum menujukkan tanda-tanda penurunan tingkat penyebaran.

Pengamat Sepak Bola, Mohamad Kusnaeni punya analisis tentang penundaan kembali Liga. Dilansir Tribun Jabar, berikut ulasan dia:

SOAL penundaan Liga 1 2020 ini sebetulnya sangat teknis.

Bergantung kepada hasil penilaian dari pihak-pihak yang punya kewenangan.

Misalnya, polisi menilai dari aspek potensi keamanannya dan potensi kerusuhannya. Itu, kan, sangat teknis.

Jadi kita harus menghormati.

Buat saya tidak masalah sebetulnya kalau memang belum layak digelar. Ya, memang jangan dipaksakan daripada bermasalah di kemudian hari.

Cuma persoalannya, pembatalannya terlalu mendadak. Harusnya izin keramaian itu logikanya seminggu sebelum pertandingan sudah dipegang.

Jadi kalau satu minggu sebelum pertandingan kick-off dimulai belum dipegang izin keramaiannya, mestinya sudah saja langsung bilang kompetisi belum bisa dimulai.

Langsung dikirim edaran ke klub, sehingga klub tidak perlu bersusah-payah jauh-jauh datang ke Yogya. Jauh-jauh datang ke kota tempat lawannya yang akan menjadi tuan rumah.

Itu bukan sekadar masalah biaya, itu masalah effort juga pengorbanan waktu, dan risiko juga di perjalanan bisa terkena Covid-19.

Jadi dalam hal ini penundaannya saya bisa memaklumi karena pasti ada perhitungan dan penilaian teknis yang jadi dasar polisi, yang jadi dasar Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta dasar BNPB untuk meminta PSSI menunda kompetisi

Sekarang ini kan memang situasinya di seluruh dunia masih unpredictable.

Jadi sebuah negara mau menggulirkan kompetisi itu semuanya dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

Memang ketika Inggris menggulirkan kompetisi itu dalam kondisi sudah pasti? Kan, tidak.

Sekarang Covid-19 di Inggris naik lagi, tapi kenapa Inggris berani menggulirkan, karena itu tadi perhitungannya sudah dibuat protokolnya sudah diciptakan dan diyakini mampu berjalan.

Kita belum tahu sampai kapan Covid-19 ini berakhir, tapi seharusnya dari awal ada keputusan yang menegaskan kompetisi Liga 1 bisa berjalan apabila situasi pandemi virus korona sudah selesai.

Itu jelas, clear. Saya melihat persoalan yang terjadi adalah kegamangan dalam membuat keputusan atau kata akhir.

Memang pandemi ini belum pernah dialami sebelumnya, jadi kelihatan manajemen krisisnya federasi maupun PT LIB belum siap menghadapi situasi ini.

Manajemen krisisnya tidak mampu menerjemahkan dengan baik sehingga keputusan-keputusan yang dibuat beberapa kali mengecewakan bagi para peserta kompetisi.

Termasuk yang terakhir ini.

Nanti yang berikutnya, November, jangan lagi ini terulang.

Kalau memang disusun katakanlah tanggal 1 November, 1 minggu sebelumnya itu sudah pasti. Jangan timnya sudah ngumpul di Yogya, 3 hari kemudian dibatalin lagi.

Masa iya kita jatuh di lubang yang sama dua kali. Minimal harus diberi kepastian seminggu sebelum tiba di lokasi pertandingan, dipastikan jalan apa tidak.

Dipastikan juga dari sekarang urusan keramaian itu.

Mohon maaf. Di pengurusan PSSI dan PT LIB, sekarang melibatkan banyak perwira tinggi yang pernah di kepolisian.

Harusnya mereka paham prosedur kepengurusan, prosedur keramaian. Jadi menurut saya soal urusan izin keramaian bukan persoalan bagi PSSI maupun LIB karena para petingginya memiliki background sebagai aparat kepolisian.

Ini pengalaman yang cukup tidak menyenangkan tentunya bagi para peserta kompetisi.

Segalanya itu harus diperhitungkan dengan matang harus dihitung secara detail.

Nomor 1 itu yang paling pokok dalam kompetisi itu apa sih? Yang bikin kompetisi jalan atau tidak itu izin keramaian.

Itu dipastikan dulu bahkan kalau perlu jangan dulu nunggu seminggu sebelum kompetisi, bahkan 1 bulan atau 2 minggu sebelum kompetisi dimulai. Itu sudah pasti selesai izinnya.

Kalau belum keluar izinnya, jangan minta klub siap-siap.

PSSI harus melakukan intropeksi LIB terutama sebagai operator tentang bagaimana menyiapkan kompetisi.

Apa sih elemen yang paling utama yang dibutuhkan untuk memastikan kegiatan ini bisa jalan itu kan izin dan rekomendasi.

Kalau awal kompetisi ada rekomendasi dari BOPI, ada rekomendasi dari PSSI sebagai pemilik hak kompetisi kepada LIB.

Ketika sudah sampai di level teknisnya ada izin keramaian. Izin keramaian itu, kan, tidak bisa ditawar-tawar, harus ada.

Kalau itu diselesaikan, baru urusan kontrak pemain, urusan lapangan dan segala macamnya.

Itu, kan, istilahnya bisa mengikuti.

Kalau pemain sudah selesai urusan kontraknya pelatih juga sudah beres kontrak, lapangan sudah siap, izin tidak keluar kan tidak jadi juga.

Jadi itu harus dipetakan dulu ketika kita mau memulai kegiatan

Mungkin bukannya mereka tidak mengerti, saya pikir mereka juga paham cuman mungkin terlalu yakin kalau itu akan bisa diselesaikan dan diatasi sehingga akhirnya H-3 baru memutuskan.

Itu yang menurut saya tidak boleh terulang lagi.

Kalau melihat kompetisi ini harus melihatnya secara utuh.

Kompetisi itu bukan sekadar menunjukkan bahwa kondisi kita aman bahwa ekonomi bergerak.

Tapi yang harus diingat ada ribuan orang yang nasibnya bergantung di kompetisi.

Ada pemain, pelatih, pengurus lapangan, dokter tim, fisioterapi dan bagian catering yang terlibat dalam industri ini.

Mereka menggantungkan hidupnya pada kompetisi ini. Jadi bukan berarti kalau katakanlah saya ingin kompetisi bergulir bukan berarti karena egoisme kepentingan individual, tapi karena memang ada ribuan orang yang bergantung kepada kompetisi ini dan negara punya kewajiban untuk memperhatikan.

Orang-orang ini, kan, bukan bagian dari orang yang mendapatkan bantuan langsung tunai.

Jadi negara juga punya kewajiban memperhatikan nasib orang-orang ini.

Memberikan kesempatan keleluasaan ke mereka untuk mendapatkan nafkahnya dari kegiatan atau dari profesi yang ditekuni.

Memang harus dipertimbangkan kepentingan kesehatan, keamanan dan keselamatan.

Masalahnya begini kalau dalam konteks sepak bola, kompetisi ini bukan tidak ada di negara lain, negara lain sudah menjalankan dan bisa jalan dengan baik.

Kalau ada kasus positif langsung karantina, pemain tidak boleh main, begitu prosedurnya begitu protokol yang sudah ada.

Kenapa kompetisi ini dinggap secara keseluruhan tidak terlalu berbahaya karena sudah ada contoh lain di tempat lain bisa berjalan.

Kecuali di tempat lain tidak ada yang bisa menjalankan kita ngotot untuk menjalankan
Inggris, Jerman, Italia dan negara-negara yang cukup tinggi Covid-19 juga bisa jalan.

Artinya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Liga 1 tidak bisa dijalankan.

Dari sisi teknisnya, kalau kompetisi ini tidak ada itu akan ada masa jeda yang terlalu panjang bagi pemain.

Mereka tidak bisa bermain yang akibatnya kualitas dan kemampuannya akan menurun. Sehingga sepak bola kita ikut terganggu.

Apalagi kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan.

Dengan tidak adanya kompetisi praktis anak-anak muda kita tidak punya kesempatan untuk menunjukkan bakatnya.

Sekarang bagaimana pelatih timnas mau mencari pemain tambahan u-19 Kalau tidak ada kompetisi itu contohnya.

Katakanlah itu terlalu egois kalau, begitu kan kita bicara dari aspek yang lain seperti yang saya bilang tadi dari aspek kemanusiaan. (tribun jabar/ferdyan adhy nugraha)