Polemik Pemotongan Gaji Ancam Kelanjutan Liga 1 2020, Salah PSSI atau Klub?

 Polemik baru terkait nilai pemotongan gaji dan kontrak berpotensi menjadi bom waktu yang menghambat kelanjutan Liga 1 2020 dan Liga 2 2020 yang digelar oleh PSSI. 

Kompetisi kasta teratas sepak bola Indonesia, Liga 1 2020, akhirnya diputuskan kembali berlanjut pada awal bulan Oktober. Tak cuma kasta teratas, kompetisi Liga 2 juga turut digulirkan yang kick-off-nya pada 17 Oktober 2020. 

Kabar ini tentu positif karena liga sepak bola yang kita cintai akhirnya bisa kembali berlanjut setelah harus dihentikan karena pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret lalu. 

Akan tetapi, dalam perjalannya, sejumlah polemik terus terjadi. Terutama dalam aspek finansial. Sejumlah klub terpaksa harus memotong gaji pemain demi keselamatan finansial mereka. 

Berbeda dengan negara lain, PSSI menerbitkan Surat Keputusan pemotongan gaji yang cukup ekstrem yakni mencapai 75 persen untuk bulan April, Mei, dan Juni. Mayoritas klub juga masih menerapkan aturan pemotongan gaji 75 persen sampai bulan Juli lalu. 

Jelas hal ini mengundang pro-kontra. APPI (Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia) sebagai asosiasi yang menaungi pemain merasa keberatan dengan kebijakan tersebut, apalagi mereka tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 

Maklum, dibanding liga-liga lain di Asia dan bahkan dunia, Indonesia tergolong yang paling besar, yakni mencapai 75 persen. Hal ini bahkan sampai ke kuping Asosiasi Pesepak Bola Dunia (FIFPro) yang akhirnya menegur PSSI dan jajarannya.

Pemotongan Gaji di Liga ‘New Normal’

Hal ‘melegakan’ sempat datang untuk para pemain ketika PSSI memutuskan untuk mengeluarkan Surat Keterangan baru bernomor SKEP/53/VI/2020 tentang melanjutkan kompetisi dalam keadaan luar biasa.

Salah satunya adalah merenegosiasi kembali kontrak dan mengurangi pemotongan gaji sebesar 50 persen. Angka ini lebih kecil ketimbang yang sebelumnya 75 persen. 

Sedangkan untuk Liga 2, PSSI menerapkan batas pemotongan di angka 60 persen. Bagi klub peserta, hal ini terdengar positif karena angka 50 dan 60 persen masih tergolong besar. 

Namun, SK baru yang dikeluarkan oleh PSSI ini ternyata masih tak bisa diterima sepenuhnya oleh semua pemain. Jika sebelumnya tak ada yang menunjukkan keberatan nyata dengan gaji hanya 25 persen selama masa jeda pandemi, sekarang satu persatu pemain dan pelatih mulai meninggalkan klub. 

Arema FC misalnya, tim Singo Edan ditinggal oleh pelatih kepala mereka, Mario Gomez, dan para stafnya. Menyusul Gomez, Jonathan Bauman juga memutuskan hengkang karena tak sanggup dengan pemotongan gaji sampai 50 persen. 

Sedangkan di tim Tira Persikabo ada satu pemain asal Finlandia yang memutuskan tak mau merenegosiasi kontrak karena keberatan dengan SK PSSI tersebut. 

Hal ini pun sontak seperti menjadi bom waktu. Pengurangan pemotongan gaji disangka PSSI bisa menjadi solusi baik bagi klub maupun pemain, tapi ternyata malah menghadirkan polemik baru. APPI sendiri saat ini masih berusaha untuk melakukan advokasi dengan pihak PSSI. 

Jika ditelaah lebih dalam, sebetulnya ada celah dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI. Seperti diketahui, 50 persen adalah batas pemotongan gaji di masa ‘New Normal’. 

Jika klub tersebut bisa menggaji lebih banyak, maka akan lebih baik. Namun dalam penerapannya, aturan tersebut rentan dieksploitasi.

Sudut Pandang Klub
Krisis COVID-19 jelas berdampak besar pada finansial klub-klub peserta. Namun, seberapa parah klub terkena dampaknya tentu berbeda-beda. 

Saat ini klub-klub besar seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan lainnya belum ada tanda-tanda eksodus pemain. Mereka juga dalam waktu dekat sudah mulai menggelar latihan. 

Di sinilah dituntut kejujuran dan keadilan. Aturan yang fleksibel dari PSSI ini cenderung bisa dimanfaatkan klub untuk sebisa mungkin mengurangi gaji pemain mereka, walau klub tersebut sebetulnya mampu. 

Untuk itulah diharapkan klub tak pasif begitu saja. Dengan dimulainya liga, itu artinya saatnya bagi mereka untuk kembali mencari uang melalui sponsor dan lainnya. Jangan lagi mogok untuk ikut liga yang justru menambah rumit polemik yang ada. 

Apalagi, PSSI sudah menjanjikan subsidi bagi klub Liga 1 dan 2 walau jumlahnya juga tak benar-benar menutupi. PSSI dan PT LIB juga harus mempertimbangkan secepatnya untuk membuka bursa transfer darurat agar klub-klub yang ditinggal pemainnya bisa segera mencari pengganti. 

Sistem home tournament juga sepertinya cuukp bagus, seperti yang dilakukan di Liga Europa beberapa waktu lalu ini. Krisis pandemi COVID-19 memang merugikan semua pihak, namun bukan berarti usaha maksimal tidak bisa dilakukan. 

Jika hal-hal mengganjal di atas tak segera diselesaikan, jangan salahkan jika penyelenggaraan Liga 1 dan 2 2020 bakal amburadul dalam pelaksanaannya. Sudah terancam corona, kompetisi juga terancam dengan masalah profesionalisme.