‘Melanggar Statuta, Penyakit Kronis PSSI’

PSSI melanggar statuta soal Yunus Nusi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen. Pengamat olahraga nasional Budiarto Shambazy menyebut itu penyakit kronis PSSI.

Dalam Statuta PSSI 2019 pasal 61 ayat 4, disebutkan bahwa Sekjen PSSI tak boleh menjadi Delegasi Kongres dan menjadi anggota salah satu Badan PSSI. Di satu sisi, Yunus Nusi merupakan Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Kalimantan Timur dan anggota Exco PSSI.

Artinya PSSI sudah melanggar statutanya sendiri saat menunjuk Yunus Nusi menjadi Plt Sekjen. Oke status Yunus Nusi hanya Plt, namun PSSI berencana terus mempertahankannya sampai tahun depan.

Niatan PSSI itu diutarakan Ketua Umum Mochamad Iriawan yang mengaku enggan mencari sekjen definitif sebagai pengganti Yunus Nusi. Ia malah mengaku puas dengan kinerja Yunus Nusi dan berniat terus mempertahankannya maksimal sampai Piala Dunia U-20 2021.

“Nantilah. Kami (mengurus) Piala Dunia (U-20) dulu,” kata Mochamad Iriawan soal Sekjen PSSI baru, kepada wartawan, Rabu (29/7/2020).

PSSI kemudian membuat pernyataan bahwa mereka tak melanggar statuta. Dalihnya, posisi Yunus Nusi diakui FIFA dan AFC. Selama ini FIFA dan AFC memang berkomunikasi dengan PSSI melalui Yunus Nusi.

“Itu penyakit PSSI dari dulu, idealnya jangan melanggar statuta lah. Tapi sudah menjadi kebiasan buruk di PSSI bertahun-tahun seperti itu melulu. Statuta diinjak-injak,” kata Budiarto Shambazy kepada detikSport.

“Sudah penyakit kronis itu. Dulu juga begitu saat Joko Driyono menjadi Plt Ketum, mereka juga tenang-tenang saja. Sudah kebiasaan buruk yang berlangsung bertahun-tahun. PSSI itu suka-suka,” ujarnya menambahkan.

“Kalau orang lain mengkritik dan mempersoalkan, mereka langsung membela diri. Saat pemerintah ikut campur, selalu ada perlawanan dan bilang bahwa pemerintah tak bisa ikut campur dengan alasan ini bukan politik tapi dunia olahraga,” katanya lagi.

Akibat kisah kelam itu, PSSI pun mulai tak dipercaya oleh publik dan pemerintah. Hal itu ia lihat dalam persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021.

Budiarto Shambazy menyoroti turunnya pemerintah mengurusi Piala Dunia U-20. Bahkan Pemerintah melalui Kemenpora ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Panitia INAFOC.

“Kalau menurut saya rasa percaya kepada PSSI dari pemerintah dan masyarakat semakin menurun. Saya mempertanyakan mau bagaimana sepakbola kita sebelum event penting 2021,” tutur Budiarto Shambazy.

“Contohnya banyak, Kelihatan itu Presiden (Joko Widodo) menurut saya agak khawatir makanya dia menunjuk Menpora (jadi Ketua INAFOC). Kan seharusnya orang PSSI, bukan pemerintah,” ucapnya.

“Ketumnya harus berbenah, bersih-bersih. Salah satunya mengelola Timnas sebagaimana mestinya. Kalau ada yang terkena COVID-19 ya cepat umumkan. Soal (Plt) sekjen melanggar statuta, ya benahi. Akhirnya jadi bahan-bahan olok-olok. Padahal mau jadi tuan rumah Piala Dunia, nggak main-main loh,” katanya sekaligus menutup pernyataan.