Ketum PSSI Rangkap Jadi Manajer Timnas, Hinca Panjaitan: Ini Salah Kaprah

Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan melakukan manuver dengan merangkap jabatan sebagai Manajer Timnas U-19 di Piala Dunia U-20 2021 dan mencatat sejarah pertama kali dilakukan di organisasi sepakbola Tanah Air. Putusan ini mendapat sorotan tajam atas tindakan blunder yang dilakukan Iwan Bule sapaan akrabnya sebagai penguasa tertinggi sepakbola Indonesia.

Mantan Plt Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan yang memahami statuta FIFA ini menyebut bukan hanya tidak lazim soal rangkap jabatan yang pertama kali dijabat Ketua Umum PSSI dalam sejarah sejak PSSI berdiri tahun 1930.

Tetapi, Hinca yang pernah menjadi Ketua Komisi Disiplin (Komdis) ini menilai Iwan Bule telah melakukan kesalahan sempurna dalam memimpin organisasi dan jika dia tetap meneruskan hal itu dipastikan akan merendahkan martabat ketua umum PSSI.

“Ini salah kaprah dan ada-ada saja. Tentu sangat tak lazim. Dalam spirit organisasi tak biasa orang nomor satu turun mengurus urusan sebagian urusan organisasi, padahal ia seharusnya mengurusi segalanya di tubuh organisasi besar sekali sekelas PSSI,” katanya ketika dikonfirmasi Jumat (31/7/2020.

“Mungkin niatnya baik untuk memastikan semuanya berjalan dan sesuai target maksimal yang diinginkan, tapi ini sekaligus memastikan tak ada SDM (Sumber Daya Manusia) lain lagi yang mampu menjadi Manajer Timnas. Sebaiknya jangan. Saya sarankan tetaplah sebagai Ketua Umum PSSI saja agar marwah PSSI tetap terhormat,” tambah dia.

Hinca bahkan beranggapan, jika Iriawan betul-betul menjadi manajer, akan merendahkan martabat Ketum PSSI itu sendiri. Kesalahan yang dianggapnya akan jadi sangat sempurna.

“Dia merendahkan martabat Ketua Umum itu sendiri dengan menjadi manajer Timnas. Itu sebabnya saya pilih diksi menjaga kehormatan PSSI. Sungguh tak pas, sungguh tak patut, dan sungguh tak lazim. Tentu jadi sungguh tak fair, padahal nilai utama di sepakbola adalah fairness,” tutur Hinca.

Banyak yang beranggapan bahwa Iwan Bule itu seperti tidak percaya dengan jajarannya. Mengingat Timnas Indonesia U-19 baru saja diguyur dana Rp 50,6 miliar oleh Kempora untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala Dunia U-20 2021.

“Publik membacanya begitu. Pelatnas Timnas U-19 mendapat anggaran dari Kemenpora sebesar Rp50,6 miliar di mana laporan pertanggung jawabannya nanti harus ditandatangani manajer tim dan di-approve Ketua Umum PSSI. Masak iya laporan pertanggung jawabannya diapprove dirinya sendiri,” kata Hinca.

Langgar Statuta
Hinca juga menilai pengangkatan Plt Sekjen PSSI, Yunus Nusi melanggar aturan FIFA/PSSI, apalagi ada keinginannya untuk mempertahankan Exco PSSI ini tetap menjadi motor penggerak organisasi sepakbola hingga pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021 usai.

“Pengangkatan Yunus Nusi sebagai Plt Sekjen PSSI itu sudah melanggar statuta FIFA apalagi mempertahankan posisinya hingga Piala Dunia U 20 2021 usai. Jangan terus melanggar statuta FIFA. Itu pelanggaran dan mencederai,” kata Hinca yang juga mantan Waketum PSSI.

Menurut Hinca yang juga menjadi salah satu anggota Tim Perumus Statuta PSSI, Sekjen PSSI itu merupakan orang profesional yang ditunjuk Ketua Umum PSSI yang bukan berasal dari anggota Exco PSSI. Itu poin pentingnya ketika statuta PSSI disetujui FIFA. Sejak itu, PSSI masuk federasi modern sesuai Statuta FIFA dan melakoninya terus sampai saat Ratu Tisha memegang jabatan dan mengundurkan diri sebagai Sekjen PSSI.

“Sekjen itu adalah motor utama dan harus profesional. Fungsinya adalah menjalankan organisasi, melayani Exco dan organ teknis lainnya,” jelas anggota Komisi III DPR RI ini.

Pengangkatan Plt Sekjen yang diambil dari anggota Exco itu menyalahi Statuta PSSI. Sebab, itu merupakan dua jabatan yang berbeda dan berbeda pula fungsinya.

“Sebaiknya, pilih salah satu. Jika memang Iwan Bule menginginkan Yunus Nusi maka pilihannya Yunus Nusi mundur dari Exco PSSI. Begitulah yang pas, tak kurang tak lebih. Jangan dirangkap. Agar bung Yunus juga fokus dan organisasi PSSI juga pas dijalankan sesuai jalurnya,” tegasnya.

Yunus Nusi saat ini masih menjabat sebagai Plt Sekjen sejak menggantikan Ratu Tisha Destria yang mengundurkan diri pada April 2020 lalu. Jika merujuk statuta PSSI, ada yang berlawanan dengan pasal 61 ayat 4. Disebutkan Sekretaris Jenderal tidak diperbolehkan menjadi Delegasi Kongres PSSI atau Anggota dari Badan PSSI. Mengenai Badan PSSI, terdapat pada pasal 24 statuta. Ayat 1 (b) menyebutkan, Komite Eksekutif merupakan Badan Eksekutif PSSI.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.