Pentolan The Jak Mania Beberkan Risiko Lain Jika Liga 1 2020 Digelar Tanpa Penonton

Ketua Umum The Jak Mania, Diky Soemarno, khawatir jika penonton yang dilarang datang menonton Liga 1 2020 malah menggelar nonton bareng dengan skala besar.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah mengeluarkan surat bernomor 244/LIB-COR/VII/2020 yang menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor SKEP/053/VI/2020.

Dalam surat tersebut, PT LIB memastikan untuk menggelar seluruh laga yang tersisa di Liga 1 2020 secara tertutup.

Artinya, para suporter dilarang datang langsung ke stadion untuk mendukung tim kesayangannya.

PT LIB juga memastikan untuk memusatkan kompetisi di Pulau Jawa dan memboyong semua tim dari luar Jawa ke Yogyakarta dan sekitarnya.

Ketua Umum The Jak Mania, Diky Soemarno, angkat bicara terkait keputusan menggelar liga tanpa penonton.

Diky menilai kebijakan itu justru bisa menyebabkan adanya penumpukkan massa di tempat lain.

Dia khawatir bila suporter yang dilarang datang ke stadion malah menggelar acara nonton bareng (nobar) dalam skala besar.

Hal itu bisa saja menyebabkan munculnya klaster-klaster baru di titik-titik yang menjadi tempat nobar.

“Karena pasti di surat dari PT LIB itu kan ada tulisan tanpa penonton, nah pasti anak-anak (The Jak Mania) nobar gitu,” ujar Diky dilansir Bolasport.com dari Tribun Jakarta.

“Nah saya nggak mau nobar itu jadi klaster baru penyebaran Covid-19 ini,” kata Diky Soemarno.

Kemungkinan The Jak Mania menggelar nobar juga didukung dengan adanya izin dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta.

Lewat Surat Keputusan (SK) Nomor 140/2020 tentang Pelaksanaan PSBB Untuk Sektor Pariwisata Masa Transisi Menuju Masyarakat Aman, Sehat, dan Produktif, Disparekraf DKI Jakarta mengizinkan masyarakat untuk menggelar acara nobar di tengah pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Diky lebih memilih untuk menunggu informasi lanjutan dari PSSI dan PT LIB terkait aturan larangan suporter datang ke stadion.

Diky juga masih akan menanti arahan lanjutan dari pemerintah, khususnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Jadi intinya ya kita lihatlah rekomendasi dari pemerintah pusat dan dari daerah seperti apa terutama dari BNPB atau Gugus Tugas,” tutup Diky.