SK Baru PSSI Berpotensi Polemik, Bisa Diakali Klub dan Rugikan Pemain

PSSI sudah mengeluarkan surat keputusan terbaru soal renegosiasi kontrak antara klub dengan pemain dan pelatih. Renegosiasi kontrak dilakukan untuk menghadapi kompetisi lanjutan Liga 1 dan Liga 2 pada Oktober mendatang. Yakni, pembayaran gaji kisaran 50 persen dari nilai kontrak untuk Liga 1 dan kisaran 60 persen untuk Liga 2.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyatakan bahwa renegosiasi kontrak sudah melalui diskusi panjang. Baik dengan klub, Asprov PSSI, Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia (APSSI), maupun Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI). Artinya, SK yang dikeluarkan berdasar kesepakatan bersama.

General Manager APPI Ponaryo Astaman tidak menampik hal tersebut. Dia menyebut PSSI memang sudah berdiskusi panjang dengan APPI. Bahkan, nilai 50 persen dan 60 persen yang disebut dalam SK sempat jadi perdebatan. ’’Sudah sempat negosiasi juga,’’ ungkapnya.

Ponaryo mengaku belum bisa bertindak ataupun berkomentar mengenai SK terbaru dari PSSI tersebut. Walau sudah tahu terkait nilai renegosiasi, APPI masih harus mengkaji ulang sebelum nanti setuju atau mengajukan protes. ’’Saya akan bicarakan dulu dengan exco di APPI, mengkaji lebih dalam dulu,’’ tuturnya.

Terutama soal kata ’’kisaran’’. Ya, dalam SK Nomor SKEP/53/VI/2020 tentang Kelanjutan Kompetisi dalam Keadaan Luar Biasa Tahun 2020 disebutkan bahwa klub diperbolehkan melakukan kesepakatan ulang atas perubahan nilai kontrak bersama pelatih dan pemain secepatnya. Untuk klub Liga 1, perubahan pembayaran diperbolehkan maksimal di kisaran 50 persen. Sedangkan klub Liga 2 maksimal sekitar 60 persen. Kedua maksimal pembayaran itu dengan syarat nilai kontrak baru tidak kurang dari upah minimum regional (UMR) tiap-tiap daerah.

Menurut Ponaryo, kata ’’kisaran’’ itu bisa jadi polemik. Terbuka kemungkinan klub mempermainkan kata tersebut untuk membayar jauh di bawah nilai kontrak. Malahan, jauh di bawah 50 persen untuk Liga 1 dan 60 persen untuk Liga 2 karena kata ’’kisaran’’ sangat rancu maknanya dalam renegosiasi. ’’Kami akan kaji perbedaan antara ’kisaran’ dan minimal itu seperti apa,’’ ungkapnya.

Ponaryo mengaku sudah mendapat bocoran bahwa klub bakal mengakali kata ’’kisaran’’ tersebut. Tapi, hal itu belum pasti. Karena itu, APPI belum bisa berkomentar banyak karena harus melakukan rapat internal sebelum mengeluarkan statement. ’’Mumet sebenarnya. Tapi, kami akan kaji secara serius,’’ ucapnya.

Kuasa hukum APPI Riza Hufaida menjelaskan, sebenarnya angka yang ditetapkan PSSI dalam SK dinilai tidak pas dan bakal merugikan pemain. Secara pribadi, pihaknya ingin melakukan negosiasi ulang dengan PSSI. Patokannya adalah beberapa liga dan federasi di luar negeri yang melakukan potongan paling tinggi 25 persen ketika renegosiasi. ’’Tapi, kami akan diskusikan dulu,’’ katanya.

Sama halnya dengan Ponaryo. Dia meminta ada kata minimal yang dipakai. Bukan kisaran seperti yang tertulis dalam SK. Alasannya, dengan ada kata minimal, bakal muncul diskusi mengenai kontrak. ’’Supaya ada ruang untuk negosiasi agar nanti yang merasa angka 50 persen tidak mereka terima. Khususnya pemain asing. Pemain asing tentu gerah lah, masak 50 persen jalan,’’ ungkapnya. ’’Karena merujuk ke mana-mana paling banyak 25 persen potongannya,’’ lanjutnya.

Di luar itu, keluarnya SK PSSI ternyata mendapat kritik dari klub. Salah satunya Persiraja Banda Aceh. Sekretaris Persiraja Rahmat Djailani menuturkan, SK yang dikeluarkan PSSI tersebut belum lengkap. Pasalnya, tidak ada penjelasan apa yang akan dilakukan klub mengenai gaji pemain pada Juli-Agustus. ’’Kalau berdasar SK, negosiasi ulang baru bisa dilaksanakan September, satu bulan sebelum kompetisi bergulir lagi. Lalu bagaimana bulan Juli sama Agustus ini?’’ sambungnya.

Pihaknya berharap ada pedoman dari PSSI khusus menanggapi pembayaran kontrak klub kepada pemain dan pelatih pada Juli dan Agustus. Padahal, dua bulan itu bisa dikatakan klub mulai mengumpulkan pemain untuk persiapan kompetisi. ’’Soal 50 persen renegosiasi itu, kami memang belum membicarakan langkah lebih lanjut. Intinya, Juli dan Agustus harus diperjelas lebih dulu,’’ tuturnya.