Hancuran Kertas Di Eks Kantor PT LI Tak Ada Hubungannya Dengan Joko Driyono

Bekas hancuran kertas yang ditemukan Satgas Anti Mafia Bola, merupakan dokumen lama PT LI.

Eks Plt ketua umum PSSI Joko Driyono kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6). Dalam agenda tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat saksi yakni Herwindyo, Subekti, Abdul Gofur, dan Kokoh Afiat (Direktur Utama Persija Jakarta).

Berdasarkan keterangan para saksi, dugaan pengaturan skor yang dilakukan pria yang karib disapa Jokdri tersebut tidak ada. Barang bukti yang disita Satgas Anti Mafia Bola dari eks kantor Liga Indonesia juga tak ada hubungannya dengan match-fixing.

Menurut Kokoh, bekas kertas sobekan yang dibawa Satgas Anti Mafia Bola, merupakan dokumen keuangan PT Liga Indonesia (LI), yang dulu menjadi operator kompetisi. Tak ada kaitannya dengan pengaturan skor karena sekarang perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi.

Saat ini PT Liga Indonesia Baru (LIB), yang dipercaya memegang kompetisi untuk menggantikan PT LI. Perusahaan tersebut menjalankan roda kompetisi sejak dua tahun lalu.

“Sejak awal tahun 2016, PT LI sudah berhenti dan tidak menjadi operator lagi. Diganti dengan PT LIB. Saksi dan terdakwa [Jokdri] sama sekali tidak menjadi pengurus dalam perusahaan operator kompetisi tersebut,” ujar Kokoh.

Sementara Mustofa Abidin, selaku kuasa hukum Jokdri mengaku puas dengan pengakuan para saksi yang dihadirkan. Ia berkeyakinan kliennya tidak tersangkut match-fixing.

“Bukti-bukti yang dihadirkan pun tidak ada kaitannya dengan laporan pengaturan laga di Persibara Banjarnegara. Jadi, tidak ada keterlibatan klien kami dengan mafia bola atau match fixing,” ujar Mustofa.

Pria asal Ngawi itu disangkakan melanggar Pasal 363 ke-3e dan 4e KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dan/atau Pasal 233 KUHP dan/atau Pasal 221 Ayat 1 ke-2e KUHP. Lalu, Pasal 363 ke3e dan 4e KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun. Pasal 233 KUHP dengan ancaman pidana penjaranya paling lama empat tahun. Terakhir, Pasal 221 Ayat 1 ke-2e KUHP dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan.

“Dari lima pasal yang disangkakan kami pun yakin tidak kena. Karena keterangan-keterangan para saksi tidak ada yang memberatkan klien kami,” ucapnya.

Persidangan berikutnya, bakal digelar Kamis (20/6). Tidak ada pemanggilan saksi lagi karena Majelis Hakim tinggal meminta keterangan akhir dari terdakwa Jokdri.

“JPU merasa sudah cukup menghadirkan saksi. Begitu pun kami selaku kuasa hukum. Jadi sidang pemeriksaan selesai ditutup keterangan terdakwa pada Kamis nanti. Agendanya tunggal itu saja.”