Diajak Bicara KPSN untuk Percepatan Kongres Pemilihan Ketum, PSSI: Enggak Kenal

PSSI merespons ajakan Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN) agar kongres pemilihan ketua umum dipercepat. PSSI bilang tak mengenal KPSN.

KPSN mengklaim mendapat dukungan 56 voter untuk bisa mempercepat kongres memilih Ketua Umum dan Komite Eksekutif. Mereka membentuk KPSN karena kecewa dengan sikap PSSI yang tak memasukkan agenda pemilihan ketum di KLB yang digelar pada 13 Juli.

Anggota Komite Eksekutif PSSI Gusti Randa menegaskan bahwa seluruh anggota harus patuh kepada PSSI. Jika voter keberatan, semua ada mekanisme yang bisa dilakukan.

“Kalau bicara hasil rapat Exco tanggal 3 Mei itu Exco sudah membuat surat kepada para anggota kepada member PSSI, mengingatkan bahwa selaku member/anggota ada statuta PSSI pasal 15 mengingatkan seluruh member tunduk kepada keputusan FIFA dan bawahannya, FIFA, AFC dan PSSI,” ujar Gusti kepada detikSport, Rabu (8/5/2019).

“Bagi anggota yang tak mengindahkan pasal 15 pasti akan mendapat sanksi, itu tentang kewajiban anggota. PSSI sendiri dilarang berhubungan dengan yang tidak berafiliasi dengan FIFA. Ini tidak sejak KPSN, kalau ada KP-KP yang lain itu mengikat pasal 15,” ujar dia.

“Kedua, semua orang atau rakyat Indonesia ingin bahwa PSSI menjadi baik, saya kira semua orang seperti itu, tidak hanya PSSI, pemerintah stakeholder bahkan suporter dan rakyat ingin PSSI baik. Itu semangatnya, saya kira itu bagus. Dalam rangka memperbaiki PSSI, tapi memperbaiki prestasi ada salurannya. Tak merasa puas maka ada KLB, maka PSSI tahu itu, lalu PSSI bikin roadmap KLB. KLB PSSI itu bukan maunya PSSI, tapi setelah PSSI dapat surat dari FIFA, salah satunya mengagendakan harus ada KLB, ada komite pemilihan di bulan Juli,” dia menambahkan.

“Dalam surat PSSI juga mengatakan, setelah terbentuk itu ada roadmap-nya, pada kongres tahunan FIFA mengamanatkan menjadi kongres tahunan biasa tapi agenda pemilihan tapi jatuhnya 2020. FIFA mengamanatkan berubah menjadi kongres pemilihan, di situlah pemilihan baru,” Gusti menambahkan.

“KLB pembentukan komite pemilihan dan statuta, statuta harus direvisi karena pertimbangan jaman harus up to date. Misalnya saat tafsir berhalangannya ketua umum maka ketua umum harus diganti tertua, itu harus diluruskan, Anggota PSSI yang harusnya merevisi, kok ini bukan anggota yang menafsirkan, itu bahaya. Anggota yang punya hak baru mau revisi, malah orang di luar menafsirkan,”

PSSI tak percaya KPSN didukung 56 voter PSSI. Gusti menyebut itu klaim sepihak.

“Itu betul atau klaim zaman sekarang orang suka klaim, kami sering komunikasi dengan voter karena dicatut, PSSI tak menggubris karena tak boleh ikut ranah di luar football familiy. Orang klaim, kenapa harus 56, klaim saja itu 700 anggota PSSI sekaligus. Tapi apapun namanya, banyak memang dan itu hak orang mau PSSI berprestasi tapi ada salurannya,” dia menegaskan.