Pemerintah Indonesia Minta KLB Digelar Sesuai Putusan PSSI

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), menyarankan kongres luar biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (KLB PSSI) digelar sesuai dengan keputusan federasi sepak bola Indonesia itu. Hal tersebut juga menjadi penekanan, Kemenpora tanpa keberpihakan ingin PSSI menjalankan agenda organisasi tersebut sesuai dengan prosedur.

“Prosedurnya harus sesuai dengan jalur yang dimiliki PSSI,” ujar Sekretaris Menpora, Gatot S. Dewa Broto, dalam rilis yang diterima Bola.com.

Dalam kesempatan yang sama, Sesmenpora menegaskan pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, tidak pernah memberi dukungan kepada Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN), yang saat ini berusaha mempercepat pelaksanaan kongres luar biasa PSSI dengan alasan memperbaiki situasi sepak bola nasional.

Gatot menambahkan Kemenpora hanya pernah menerima KPSN ketika beraudiensi dengan Kemenpora sebelum PSSI menggelar kongres tahunan di Januari 2019.

“Pemerintah tidak berpihak ke mana-mana. Saya menerima kedatangan mereka karena keterbukaan. Namun, ketika ada undangan mereka kepada kami, saya tidak mau datang. Kami tidak ingin berpihak ke mana-mana,” tutur Gatot.

KPSN merupakan kelompok yang memiliki anggota yang merupakan pemilik suara (voters) PSSI dan diketuai Suhendra Hadikuntono. Mereka menyebut diri pihak yang ingin mewujudkan perubahan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik.

Saat ini, KPSN berupaya mengumpulkan setidaknya 2/3 dari total voters PSSI untuk mempercepat pelaksanaan kongres luar biasa dan memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif PSSI yang baru.

Namun, PSSI sudah menetapkan KLB digelar pada 13 Juli 2019 dengan tiga agenda yakni revisi statuta PSSI, revisi kode pemilihan PSSI, dan memilih anggota untuk komite pemilihan dan komite banding pemilihan.

Sementara itu, untuk pemilihan 15 anggota komite eksekutif PSSI yang terdiri dari ketua umum dan dua wakil ketua umum, serta 12 anggota, FIFA melalui surat resminya kepada PSSI menyarankan agar itu dilakukan saat kongres biasa PSSI pada Januari 2020.