Joko Driyono Disarankan Tanggalkan Jabatannya di PSSI

PENETAPAN status tersangka kepada Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum PSSI Joko Driyono oleh Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola membuat banyak pihak bereaksi. Jokdri, sapaan Joko, diduga menjadi otak perusakan sejumlah barang bukti ketika Satgas melakukan penggeledahan di bekas kantor PT Liga Indonesia ( PT LI) awal Februari lalu.

Tim penyidik menemukan potongan-potongan kertas yang coba dimusnahkan dengan mesin penghancur kertas. Belakangan diketahui bahwa dokumen tersebut merujuk pada laporan keuangan Persija Jakarta.

Jokdri dan Persija Jakarta memang tak terpisahkan. Pria asal Ngawi ini diketahui sebagai pemilik saham terbesar Persija Jakarta melalui PT Jakarta Indonesia Hebat (PT JIH). Perseroan terbatas yang dipimpin Jokdri ini dilaporkan memiliki 80% saham dari PT Persija Jaya Jakarta.

Menanggapi kasus ini, pengamat sepak bola nasional Ferril Raymond Hattu menyarankan agar Jokdri legowo segera melepas jabatannya.

“Ya kita kembalikan pada kebesaran jiwanya mau enggak selamatkan sepak bola. Kalau pantasnya ya harus selamatkan sepak bolanya, artinya harus legowo. Tapi jangan sekedar mundur rekomendasikan orang yang benar-benar bersih untuk masuk PSSI, dia kan orang lama pasti tahu,” kata mantan pemain Timnas Indonesia era 90an ini.

Selain itu, Ferril juga mendorong pemilik suara untuk bersiap melakukan proses restukturisasi pejabat teras PSSI. Apalagi jika terjadi kemungkinan terburuk yakni semakin banyaknya pejabat PSSI yang berurusan dengan Satgas Antimafia Bola. Ia pun menyarangkan KLB digelar pasca pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan pertengahan April mendatang.

“Voter harus menyiapkan diri seandainya sepak bola kita harus jalan dengan atau tanpa pengurus yang sekarang. Artinya harus dipikir serius,” imbuhnya.

“Soal KLB, saya sepakat setelah Pemilu. Kan tidak harus serta merta, jadi harus disiapkan betul. Ini juga sangat terkait siapa yang menang, bagaimanapun juga harus ada hubungan yang baik dengan pemerintah,” tutupnya. (OL-4)