Bagaimana Pemerintah Memandang Piala Presiden 2019?

Wacana menggulirkan Piala Presiden 2019 tengah menggaung. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bahkan sudah mengagendakan penggodokan turnamen pramusim yang telah dilaksanakan sebanyak tiga edisi tersebut.

Namun, Piala Presiden memakan korban: Piala Indonesia. Turnamen tersebut sejatinya tengah melangsungkan hajatan di babak 32 besar. Namun, federasi menyetop sementara turnamen tersebut demi pelaksanaan Piala Presiden.

Kehadiran Piala Presiden juga melahirkan keuntungan. Lewat turnamen ini, klub tak pusing-pusing lagi mencari calon lawan saat kompetisi urung digelar karena mereka sudah terjadwal untuk menjalani pertandingan. Bagaimanapun, Piala Presiden merupakan turnamen pramusim yang memang diproyeksikan untuk mengisi kompetisi yang tengah rehat.

Namun di tengah-tengah perhitungan untung dan rugi Piala Presiden, pembicaraan soal kekhawatiran akan muatan politis juga ikut menyeruak. Dalam rentang penyelenggaraan Februari hingga Maret, kedua calon presiden juga tengah melakoni masa kampanye jelang pemilihan presiden.

”Urusan pemilihan presiden tidak bisa dibenturkan dengan sepak bola,” demikian salah satu anggota Komite Ekeskutif, Refrizal, berujar.
Persoalan ini memang tak bisa tidak dibahas. Pasalnya, ya, soal waktu pelaksanaan yang digulirkan tadi: hanya berjarak satu bulan sebelum pencoblosan yang telah diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada akhirnya, kegetolan PSSI merencanakan Piala Presiden coba disikapi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Sekretaris Menpora, Gatot S Dewa Broto, berujar bahwa hak menyelenggarakan ajang tersebut sepenuhnya ada di PSSI dan pemerintah tidak dalam kapasitas menyetujui atau melarang.
”Tetapi, setidaknya, juga harus diberitahu kepada pemerintah karena ujung-ujungnya verifikasi penyelenggaraan ‘kan oleh pemerintah melalui BOPI dan event ini ‘kan menggunakan fasilitas-fasilitas negara,” kata Gatot ketika berbincang dengan kumparanBOLA di kantornya, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

”Kemudian saat penutupan maupun pembukaannya, ada kemungkinan pejabat tinggi, selevel presiden dan wakil presiden datang. Poinnya, upayakan dan jangan sampai pemerintah mengetahui kabar dari media dahulu. Contoh ini sudah bukan sekali dua-kali. Sederhana, kok. Apa susahnya berkirim surat kepada pemerintah?” lanjutnya.

Terlepas dari sekelumit masalah tersebut, Kemenpora mendukung pelaksanaan Piala Presiden. Berkaca pada libur kompetisi yang cukup panjang, setelah kompetisi Liga 1 selesai pada 9 Desember 2018 lalu, ada jeda sekitar empat hingga lima bulan.

”Di situ tidak mungkin tidak ada aktivitas sepak bola karena di negara lain ada preseason yang digelar dan juga tak kalah bergengsi. Kami sifatnya mendukung karena bisa dibayangkan baru dua bulan kompetisi tidak ada, dampaknya besar–seperti sponsor dan juga pemain–karena off ‘kan,” ujarnya kemudian.

Paling dicermati kembali adalah menyoal ujaran Refrizal bahwa sepak bola tak bisa berbenturan dengan politik. Di sini, Gatot punya pandangan lain.

”Memangnya pemilu hanya di Indonesia saja? Di negara-negara lain juga ada dan sejauh yang saya ketahui, karena sudah pengalaman penyelenggaraannya, tidak ada kendala. Dan saya termasuk yang punya pemahaman bahwa pahamilah pilpres dan kampanye itu sebagai hajatan nasional. Dan jangan dipahami bahwa ketika ada pertandingan, akan berdampak luas karena pasti berdampak. Sekarang, tergantung bagaimana profesionalisme penyelenggara, yakni PSSI, dalam berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.”

”Olahraga adalah pemersatu bangsa. Dulu saya masih ingat jelang Pilkada DKI 2016 itu ada Piala AFF. Siapa yang larang ada semifinal di Stadion Pakansari? Sepak bola bisa melupakan sementara kegiatan politik dan melupakan pro dan kontra tentang Pilakada DKI. Lihat apakah mereka (penonton) membawa spanduk kampanye? Tidak ada ‘kan? Itu saya apresiasi sekali karena PSSI bisa menyelenggarakannya,” tutup Gatot.