Ini Tanggapan PSSI Soal Petisi Agar Edy Rahmayadi Mundur

Ketua umum (ketum) PSSI, Edy Rahmayadi, saat ini sedang digoyang untuk lengser dari jabatannya di organisasi tertinggi sepakbola Indonesia tersebut. Itu setelah, dirinya terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun ini.

Suara lantang untuk meminta mantan Pangkostrad itu mundur dari PSSI disuarakan melalui petisi yang dibuat di change.org, yang di antaranya diinisiasi oleh Emerson Yuntho dan presiden klub Madura United, Achsanul Qosasi. Saat ini, tercatat sudah 50.631 yang telah menandatangani petisi tersebut.

Ada tiga alasan yang membuat mereka mengeluarkan petisi tersebut. Pertama, agar Edy fokus memimpin Sumut dan di sisi lain PSSI dinilai butuh keseriusan dan 100 persen dalam mengelolanya.

Kedua, adanya regulasi yang melarang Kepala Daerah rangkap jabatan sebagai pengurus PSSI. Larangan ini diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural.

Alasan ketiga, merangkap jabatan dinilai rawan terjadinya conflict of interest.

Ketika dimintai pendapatnya mengenai hal ini, wakil ketua umum PSSI Joko Driyono memberikan jawabannya. “PSSI tahu tentang itu (petisi agar Edy mundur), dan itu hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun saya juga ingin memastikan, bahwa Pak Edy memiliki niat untuk memajukan sepakbola Indonesia dan berkomitmen untuk memimpin PSSI hingga tuntas masa baktinya,” kata Joko, seraya mengacu masa bakti Edy di PSSI hingga 2020 nanti.

Edy sebelumnya selama masa Pilkada memang mengajukan cuti dari PSSI, sehingga posisinya untuk sementara digantikan oleh Joko selaku wakil ketua umum. Masa cuti tersebut pun sudah berakhir 30 Juni lalu, dan diungkapkan Joko, purnawirawan Letjen TNI itu sudah berkomunikasi intens lagi dengan para pengurus PSSI dalam hal ini komite eksekutif (exco) terkait program organisasi yang akan berjalan.

“PSSI saat ini sedang fokus untuk menjalankan amanah organisasi, event-event AFF sedang berjalan, Asian Games juga sudah di depan mata. Pembinaan, kompetisi dan sebagainya, yang diputuskan dalam kongres, PSSI ingin memastikan itu semua akan berjalan baik-baik saja,” jelas pria asal Ngawi tersebut.

Terkait dengan adanya surat edaran Mendagri terkait tak bolehnya rangkap jabatan Kepala Daerah menjadi pengurus sepakbola PSSI, Joko pun memberikan penjelasannya. “Di mata PSSI, itu bukan isu hukum karena statuta tidak mengatur tentang itu. Jadi, saya tak bisa mengomentari yurisdiksi lain di luar PSSI,” tambahnya.

Mengenai rangkap jabatan yang dinilai rawan adanya konflik kepentingan, mantan manajer tim Pelita Krakatau Steel ini menuturkan, pengurus PSSI sejatinya adalah kepemimpinan kolektif dalam hal ini dipimpin oleh exco. Sehingga roda organisasi bisa tetap dijalankan, meski Edy saat ini juga menjabat di tempat lain. Hanya memang, joko mengakui, ketua umum PSSI memang memiliki beberapa kewenangan dalam mekanisme organisasi. Itu pun pendelegasiannya sesuai dengan struktur yang ada.

Lebih lanjut, ditanya mengenai peluangnya untuk menggantikan Edy sebagai ketua umum, mantan CEO PT Liga Indonesia ini menjawabnya dengan simpel. “Itu hanya pertanyaan yang berfantasi saja,” pungkasnya.

loading...