Mengurus PSSI Itu Kompleksitasnya Tinggi, Sebaiknya Edy Rahmayadi Memilih

Di Indonesia, seorang Pejabat Tinggi Negara bisa merangkap sebagai Ketua Umum Organisasi Olahraga yang berada di bawah KONI Pusat. Namun khusus untuk PSSI yang kompleksitasnya tinggi, sebaiknya tidak dirangkap.

Hal ini pernah diungkapkan Agum Gumelar, mantan Ketua Umum PSSI yang kini sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Menurut Agum, sulit bagi seorang Ketua Umum PSSI merangkap jabatan sebagai gubernur. Agum menyampaikan hal ini menanggapi Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi yang hampir pasti menang dalam Pilkada 2018 Sumatera Utara.

“Menurut saya kalau terpilih akan berat karena ketua umum PSSI idealnya harus berada di Jakarta,” ujar Agum ketika ditemui usai peluncuran Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai radio penyiaran resmi Piala Dunia 2018 di Jakarta.

Namun, ketua umum PSSI periode 1999-2003 ini menambahkan, rangkap jabatan tidak menjadi masalah jika bisa membagi waktu dan fokus. “Kalau bisa mengatur PSSI dari daerah, ya, tidak masalah,” tutur Agum yang pada tahun 2011 menjabat sebagai ketua Komite Normalisasi PSSI.

Sebelumnya, Edy Rahmayadi kerap mengatakan bahwa dirinya tidak akan melepaskan posisinya di PSSI, yang akan diembannya sampai tahun 2020, seandainya terpilih menjadi orang nomor satu di Sumatera Utara. Salah satu alasannya, PSSI tidak melarang ketua umumnya menjabat posisi lain di luar organisasi.

Sementara Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S. Dewa Broto, mengingatkan bahwa menangani sepak bola dalam negeri itu tidak mudah karena kompleksitasnya tinggi.

“Sah-sah saja kok kalau beliau rangkap jabatan tetapi, perlu diingat, sepak bola itu punya kompleksitasnya sendiri dan itu tak bisa dihandle seperti doing business as usual,” ucap Gatot.

“Untuk itu kami hanya menyarankan saja, kalau pun kami menetapkan, itu kami salah, karena Menteri lain juga bisa ramgkap jabatan di organisasi olahraga. Tetapi, kalau boleh kami sarankan, lebih baik fokus ke salah satunya,” lanjut Gatot.

Perihal rangkap jabatan sejatinya sudah lazim terjadi di cabang-cabang olahraga di Indonesia. Sebagai contoh, Ketua Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) dijabat oleh Wiranto yang sekaligus menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Selain itu pernah juga semasa aktif Jenderal TNI, Gatot Nurmatyo menjabat sebagai Ketua PB Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia ( PB Forki).

liga88
loading...