Menpora Usulkan Wasit di Bawah Naungan Pemerintah

Imam Nahrawi

Menpora Imam Nahrawi mengusulkan agar wasit sepakbola bisa berada di bawah naungan pemerintah. Banyaknya klub yang tidak percaya dengan kinerja wasit di Piala Presiden dan Piala Kemerdekaan jadi alasan munculnya wacana tersebut.

Di babak perempatfinal Piala Presiden beberapa klub menyuarakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan wasit. Bonek FC malah melakukan aksi walkout saat melakoni laga leg II melawan Sriwijaya FC di stadion Jakabaring, Palembang, Minggu (27/9/2015).

Mundurnya Bonek FC disebabkan kekecewaan pada keputusan wasit yang memberikan hadiah penalti pada tim tuan rumah. CEO Bonek FC Gede Widiade menyebut keputusan ini diambil sebagai bentuk protes atas kualitas wasit yang buruk.

CEO Mahaka Sport, Hasani Abdulgani, menyebut hampir semua tim yang masuk babak delapan besar terkesan tidak percaya dengan wasit-wasit di Piala Presiden. Padahal, wasit yang mereka gunakan di babak delapan besar merupakan wasit terbaik.

Menanggapi hal itu Menpora meminta kepada siapa saja yang mengetahui indikasi pengaturan skor agar segera membuka itu kepada publik.

“Saya belum tahu (ada kejadian itu). Tapi saya minta kepada masyarakat, siapa saja yang mengetahui indikasi-indikasi pengaturan skor di event apapun, apakah Piala Presiden, Piala Kemerdekaan, atau apa saja. Maka jangan segan-segan untuk membuka itu kepada publik,” ungkap Imam.

“Atau kalau mereka khawatir diancam sampaikan surat saja kepada saya, lalu laporan kepada polisi. Saya kira itu hal yang menarik untuk kita mulai. Tetapi kalau masyarakat belum mau atas nama takut, intimidasi dan sebagainya, saya kira agak berat bagi pemerintah untuk melanjutkan tata kelola reformasi sepakbola,” lanjut dia.

Disebut Imam, klub-klub di Indonesia terlanjur punya pengalaman tidak menyenangkan terkait wasit yang bisa dibeli atau pertandingan-pertandingan yang diatur. Itu kemudian mempengaruhi pemikiran tim saat berlaga di Piala Presiden dan Piala Kemerdekaan.

Untuk itu ia mengusulkan wasit berada di bawah naungan pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi independensi wasit.

“Itu yang masuk dalam rencana kami bahwa wasit ke depan tidak boleh berada dalam satu naungan federasi. Wasit harus berada di naungan pemerintah. Sehingga jika terjadi indikasi seperti itu, pemerintah bisa mengganti seketika, dan tidak boleh lagi memimpin pertandingan. Komite wasit juga dibawah pemerintah? Ya konsep kami seperti itu. Karena kasian wasit yang jujur kena dampaknya juga,” tandas Imam. [Detiksport]