BOPI Ingin Audit Hasil Verifikasi Klub ISL, Gandeng Pihak Imigrasi dan Depnaker

Logo ISL

PT Liga Indonesia sedang melakukan proses verifikasi klub-klub peserta Indonesia Super League (ISL) 2015. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) berniat mengaudit hasil verifikasi itu.

Verifikasi awal yang dilakukan oleh PT LI meloloskan sebanyak 18 klub menjadi peserta ISL 2015. Dari semua klub itu, masih ada enam klub yang masih harus melakukan verifikasi lanjutan.

Persija Jakarta dan Arema Cronus menjadi sorotan karena dana operasional yang wah untuk musim depan. ‘Macan Kemayoran’ membutuhkan dana hampir Rp 50 miliar, sementara ‘Singo Edan’ memerlukan biaya operasional hingga Rp 66 miliar.

Sementara itu, Persebaya Surabaya, Pelita Bandung Raya, dan PSM Makassar harus melakukan verifikasi ulang karena masih mempunyai utang gaji yang belum dibayar musim lalu.

Satu klub lagi, Persegres Gresik United, dipanggil untuk bisa memaparkan proyeksi pendapatan musim 2015. Selain klub-klub di atas, 16 klub lainnya sudah dipastikan bisa lolos ke kompetisi ISL 2015.

Terkait hasil verifikasi yang sidah diumumkan oleh PT LI, BOPI berujar ingin melakukan audit. Mereka akan menggandeng tiga lembaga lain, yakni pihak kepolisian, imigrasi, dan juga Departemen Tenaga Kerja.

Guna melakukan audit itu, BOPI mengungkapkan bahwa mereka sudah mengirimkan surat untuk meminta hasil verifikasi sejak 5 Januari yang lalu.

“Isi suratnya adalah untuk melihat data hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh PT Liga Indonesia. Apakah sudah diperiksa, misalnya terkait legalitas dan utang-piutang. Itu merupakan syarat penerbitan lisensi,” kata Noor Aman saat dihubungi oleh detikSport, Jumat (16/1/2015) siang WIB.

“Hasil verifikasi dari 20 klub, yang lolos 18 klub. BOPI berniat melakukan audit 18 klub itu agar jangan sampai ada komplain masalah gaji. BOPI bukan berniat untuk menghukum, tapi untuk menjaga kualitas. BOPI akan bekerja sama dengan imigrasi, kepolisian, dan ketenagakerjaan untuk melakukan audit.”

“Izin kerja pemain asing juga harus diperhatikan. Tak cuma pada para pemain asing, sama halnya dengan pelatih asing. Jangan sampai mereka cuma menggunakan visa kunjungan. Kalau itu terjadi, itu berarti ada manipulasi.”

“Kami tak mempunyai hak otoriter. Kami akan meneliti audit klub-klub apakah sudah sesuai dengan regulasi,” imbuhnya.

Andai ada kasus penunggakan gaji, BOPI berujar bahwa pihaknya bisa saja menggandeng pihak departemen ketenagakerjaan, karena ini menyangkut kasus tenaga kerja. Tapi, mereka harus mendapatkan laporan dari pemain.

“BOPI tidak pernah dilapori soal penunggakan gaji. Kalau ada pelaporan, BOPI seharusnya bisa menggandeng Depnaker, karena itu menyangkut ketenagakerjaan,” jelas Noor Aman.

“BOPI juga bisa mengeluarkan rekomendasi untuk tak menggelar petandingan,” imbuhnya.
Halaman 1 2